Mengapa PP IAI Tidak Tercantum di Surat Edaran Kemenkes Terkait Bupivacain? Kementrian Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran tentang “Penghentian Obat Anestesi Bupivacain Injeksi Bernofarm”.
Didalam suratnya tertulis bahwa sehubungan dengan adanya Kejadian Tidak Diharapkan Sentinel (KTD Sentinel) tindakan operasi yang diduga akibat pemakaian obat anestesi Bupivacain Injeksi keluran Pabrik Bernofarm di sebuah RS di Provinsi Lampung dan Mataram, maka dengan ini kementrian Kesehatan RI untuk sementara melarang dan menghentikan pemakaian obat anestesi Bupivacain injeksi Bernofarm tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Kemenkes akan menindaklanjuti dan membentuk tim investigasi terpadu guna penyidikan dan pembuktian terhadap penyebab kejadian yang tidak diharapkan tersebut.
Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal, dr Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS pada tanggal 7 April 2016.
Surat ini ditembuskan kepada 13 instansi yakni Menteri Kesehatan RI, Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Staf Ahli Bidang Medikolegal Kemenkes RI, Kepada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), Ketua ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah), Ketua ADINKES (asosiasi dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan), Ketua BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit), Ketua PB IDI (Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia), Ketua PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), Ketua PERDATIN (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia).
Mengapa Ketua PP IAI (Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia) Tidak Tercantum di Surat Edaran Kemenkes Terkait Bupivacain? Sekilas bisa diartikan bahwa PP IAI tidak dirasa perlu untuk ditembuskan Kemenkes RI.
Atau mungkin yang memesan dan mengelola perbekalan farmasi termasuk Bupivacain bukan seorang apoteker dan Kemenkes lupa bahwa ada organisasi profesi IAI.
