Rapat Dengan Pendapat Umum antara komisi sepuluh DPR RI dengan PSSI, PT. Liga Indonesia, perwakilan dari Liga Nusantara dan Divisi Utama pada hari Selasa, 26 Mei 2015 menghasilkan 4 poin penting. Rapat ini dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya, MT.
4 Poin Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-PSSI-PT Liga-Linus-DU didapat dari akun twitter @WikiDPR. Berikut adalah 4 poin lengkap hasil dengar pendapat
1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan dari PSSI, PT. Liga Indonesia, Perwakilan klub sepakbola dari Liga Nusantara dan DIvisi Utama terkait dengan SK Menpora No.01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui dan permasalahan persepakbolaan nasional dengan catatan sebagai berikut :
a. Terkait dengan hasil putusan sela PTUN Jakarta Timur, PSSI meminta agar Komisi X DPR RI mendesak Menpora RI untuk segera mencabut SK Menpora. Mengingat batas waktu pengenaan sansi FIFA jatuh pada tanggal 29 Mei 2015 dan juga even Sea Games di SIngapura yang diikuti timnas Sepakbola.
b. Berkaitan dengan insiden pembatalan Pahang FA, alaysia dan Persipura Jayapura dalam Piala AFC 2015. PSSI meminta agar keberadaan BOPI ditinjau kembali karena dipandang tidak sesuai dengan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan telah menghambat keluarnya rekomendasi izin pemain asing dan tim asing yang akan bertanding di Indonesia.
c. Persipura Jayapura menyampaikan bahwa pembatalan pertandingan dengan Pahang FA dalam piaal AFC 2015 yang diakibatkan keterlambatan keluarnya rekomendasi BOPI untuk izin visa telah menimbulkan dampak besar baik aterial da nmiral terhadap klub dan masyarakat2. Komisi X DPR RI mendesak agar semua piga terutama Menpora RI untuk melaksanakan hasil penetapan PTUN Jakarta
3. Seluruh penjelasan PSSI, PT LI, perwakilan Liga Nusantara, dan Divisi Utama sebagai dimaksud poin 1, akan dijadikan bahan dan pertimbangan utama dalam rapat kerja komisi X DPR RI dengan Menpora RI yang telah dijadwalkan Rabu tanggal 27 Mei 2015, namun demikian Menpora RI belum dapat memenuhi undangan tersebut dan telah meminta penundaan rapat kerja menjadu awal Juni dengan alasan Menpora sedang melakukan kegiatan terait persiapan Sea GAmes
4. Mengingat dampak surat FIFA yang akan memeberikan sanksi ke PSSI pada tanggal 29 Mei 2015 apabila SK Menpora tentang pembekuan PSSI tidak dicabut menpora RI, maka Komisi X DPR RI akan segera mengkonsultasikan hal ini kepada pimpinan DPRI RI untuk langkah-langkah strategis selanjutnya sebelum tanggal 29 Mei 2015 termasuk memeinta pimpinan DPR melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden.
Dari hasil RDPU ini jelas komisi X DPR yang merupakan perwakilan rakyat tertinggi secara hukum, mendukung langkah PSSI. Tidak ada alasan lain untuk pihak Kemenpora untuk mempertahankan SK Menpora tentang pembekuan PSSI.
