Bisakah Indonesia Menerapkan Cara Sensus Penduduk ala Jepang?

0
1158
populasi penduduk

Sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pemerintah Indonesia menganggap butuh biaya besar sehingga dilakukan tiap 10 tahun. Berbeda dengan di Jepang yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan cara yang murah, mudah, dan cepat.

Bisakah Indonesia Menerapkan Cara Sensus Penduduk ala Jepang? Tahun 2015 ini diperkenalkan cara pengisian online yang dikombinasikan dengan mengisi formulir dengan pensil 2B untuk bisa diproses kemudian dengan mesin scanner.

Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan dengan metode wawancara dan langsung ke rumah-rumah di seluruh pelosok tanah air. Di Jepang, cukup dengan layanan pos untuk memberikan 2 amplop berisi tata cara pengisian online dan juga manual.

sensus penduduk di jepang

Sensus penduduk di Jepang berlaku pula untuk Warga Negara Asing yang telah memiliki kartu penduduk atau alien card. Alien card sebagai tanda resmi sebagai penduduk Jepang bukan sebagai turis. Hak dan kewajibannya pun disama ratakan dengan penduduk Jepang.

Untuk proses input online bisa dilakukan di PC, smartphone, atau tablet caranya mudah hanya 4 langkah dan bisa dilakukan selama 10 menit.

sensus penduduk di jepang
www.e-kokusei.go.jp

Apa saja yang diisi? sama halnya dengan manual yang diisi adalah data-data pribadi dan keluarga total 14 pertanyaan.

sensus penduduk di jepang
www.e-kokusei.go.jp

Haruskah seluruh anggota mengisi? tidak usah, hanya kepala keluarga yang mengisi. Cara ini sangat efektif dan akurat. Di dalam amplop tersebut berisi user dan password yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan sebelumnya.

Data ini digunakan sebagai data terpusat untuk pemerintah Jepang baik untuk keperluan pajak, asuransi, kepegawaian, dan lainnya. Jika sistem ini digunakan di Indonesia tentunya akan memangkas pengeluaran Negara.

Pertanyaannya? apakah fasilitas dan penduduk di Indonesia siap dengan sistem ini? dari sisi fasilitas sistem E-PUPNS saja yang hanya 3 juta PNS sampai saat ini sering mengalami gangguan. Apalagi dengan seluruh penduduk di Indonesia yang akses?



Belum lagi masalah pengisian oleh penduduk di Indonesia, apakah semua masyarakat akan tepat waktu mengisinya? atau apakah peduli terhadap isiannya?