Demo Sidang Rakyat Mahasiswa : Hidup Memang Tak Seindah Janji Jokowi

0
1076
aksi mahasiswa

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang diikuti juga para buruh menggelar aksi demo hingga bermalam di depan Istana Negara (28/10/15). Mahasiswa menggelar “Sidang Rakyat” dan mengeluarkan dakwaan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dianggapnya telah gagal dalam masa setahun kepemimpinannya. Isi dakwaan ini disampaikan untuk dituruti dalam masa kerja 100 hari kedepan, jika tidak akan meminta untuk mencabut mandat Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.

Demo Sidang Rakyat Mahasiswa : Hidup Memang Tak Seindah Janji Jokowi begitu bunyi tweeps dari akun resmi BEM Indonesia. [Baca : Begini Aksi BEM Se-Indonesia Menggelar Sidang Rakyat Depan Istana]


Selain melalui akun twitter, tersebar pula melalui media facebook Maimon Herawati mengenai isi dakwaan atau tuntutan dari Mahasiswa.

Tidak ada berita ini di media mainstream? SEBARKAN info ini via medsos! Tolong share ya, Kawan :: Unpad, Undip, UPI, Unri tuntut Jokowi. (Tulisan terburu-burupeserta aksi. Verifikasi akan terus dilakukan.) Sidang rakyat mahasiswa juga diikuti buruh. Sidang rakyat ini menunut beberapa hal pada Jokowi. Unpad mengajukan gugatan pada Jokowi dan JK atas kasus korupsi. Terkait sumber daya alam, negara memberikan izin pengelolaan SDA bukan pada BUMN. Artinya, tidak ada kepercayaan kepada SDM lokal mengelola SDA.

Undip menuntut pemerintah menghentikan percepatan perpanjangan izin Freeport (seharusnya 2019, tapi 2015 sudah dilakukan). Undip juga menuntut penghentian privatisasi PLN. Di era Jokowi, ada usaha pemisahan sektor pengelolaan SDA. Ini melanggar UU. Aset negara mulai dialihkan pada swasta.

Deni Hardono dari KSPI (wakil kaum buruh), “Kami dipaksa Jokowi untuk mematuhi PP tentang tenaga kerja soal upah. Besoknya dia (Jokowi) kabur ke luar negeri. Ini bentuk pelanggaran HAM. Hampir 13ribu kawan buruh di-PHK secara sistematis. Guru-guru honorer di PGRI hari ini masih ada yang digaji 200-300rb per bulan.”

Deni berharap mahasiswa mampu mencabut mandat Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.

Di sektor pendidikan, wakil BEM Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung menggugat pemborosan uang 5 milyar rupiah untuk pembuatan kartu pintar, sedangkan hanya tersedia 2 milyar untuk operasional kegiatan kartu pintar. “LEbih baik uangnya dialihkan untuk membangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil.”

Mahasiswa Riau menggugat Jokowi terkait kebijakan sektor lingkungan. Jokowi berjanji Riau bebas asap pada 2015, nyatanya tidak. Belum ada tindakan konkrit pemerintah terkait asap. Saat Jokowi datang, asap tidak tebal. Begitu Jokowi pergi, asap kembali tebal. “Artinya ada rekayasa cuaca. Kami sudah tidak mengakui Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Maka cepat selesaikan masalah ini.”



Aksi demo di depan istana sampai Pk. 23.00 WIB masih berlangsung.