Karena BPJS, Omzet Apotek Turun dan Apoteker Harus Rubah Paradigma

4237
bpjs kesehatan

Karena BPJS, Omzet Apotek Turun dan Apoteker Harus Rubah Paradigma. Hal itu diungkap oleh mantan Kepala Badan POM, Dr Sampurno MBA Apt dalam acara seminar ‘Prospek Industri Farmasi Indonesia’ di Univercity Club UGM Yogyakarta, Sabtu (16/01/2016).

Sedangkan Direktur PT. Sido Muncul, Irwan Hidayat menilai bahwa Indonesia memiliki bahan baku obat tradisional yang melimpah sehingga prospek industri jamu sangat cerah. Bukan hanya pasar domestik, pasar Internasional pun bisa digarap asalkan dilakukan serangkaian pengujian khasiat dan keamanan jamu serta penanganan amdal dari Industri jamu.

Dikutip dari media online krjogja.com, Implementasi BPJS Kesehatan ternyata berdampak besar bagi kefarmasian Indonesia meliputi apotik, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan industri farmasi.

Obat yang selama ini tidak terjangkau daya beli masyarakat telah ‘dipaksa’ oleh BPJS untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya customer apotik terutama ekonomi kelas menengah pindah secara besar-besaran ke BPJS karena berbiaya sangat murah. Sementara sebagian besar obat BPJS masih dilayani Puskesmas dan Rumah Sakit.

“Apotik mengalami penurunan omset berkisar 20-60 persen,” kata dosen Fakultas Farmasi UGM Dr Sampurno MBA Apt dalam seminar ‘Prospek Industri Farmasi Indonesia’ di Univercity Club UGM Yogyakarta, Sabtu (16/01/2016).

Menurut Sampurno, tahun 2015 lalu, BPJS Kesehatan telah melayani 106,1 juta anggotanya. Jumlah pasien sebanyak itu adalah potensi apotik kehilangan pasiennya. Sedangkan dokter yang mendapatkan kapitasi cenderung memberikan langsung kepada pasien atau self dispensing.

Tak hanya itu, pengadaan obat yang berfokus pada obat generik dalam jumlah besar melalui E-Catalog membawa perubahan pada pasar farmasi Indonesia. Dewasa ini Obat Generik Berlogo (OGB) telah dikendalikan oleh BPJS Kesehatan dengah harga yang sangat murah. “Industri farmasi dan seluruh mata rantai jaringan distribusinya harus beroperasi low price dan low marging,” kata Sampurno.

Dampak BPJS Kesehatan juga dirasakan PBF lokal yang kehilangan captive marketnya, dikarenakan pengadaan obat sektor pemerintah dilakukan melalui E-Catalog. Sedangkan industri farmasi domestik menengah kebawah menghadapi kesulitan pemasaran produknya. Sebagian besar perusahaan manufaktur farmasi yang tidak bisa memasok obat BPJS berusaha memasok RS swasta, namun pihak RS minta diskon sampai 80%.

Dengan kondisi seperti ini, menurut Sampurno, farmasi komunitas harus mengubah paradigma layanan apoteker dari supervisory menjadi provider yang full services atau face to face service. Farmasi komunitas perlu membangun kolaborasi profesional dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik secara individual maupun institusional. “Perlu dibangun jejaring dengan layanan online terutama apotik yang dikelola penuh oleh apoteker,” katanya.

Sedangkan Irwan Hidayat mengatakan, dengan memiliki bahan baku yang melimpah, prospek industri jamu Indonesia kedepan sangat cerah. Untuk bisa merambah ke pasar dunia, syaratnya jamu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi best seller. “Seperti halnya baju batik, kalau semua orang Indonesia memakainya, orang asing akan ikut-ikutan memakai. Begitu juga dengan jamu,” katanya.

Irwan mengakui bahwa untuk mengekspor jamu tidak semudah mengekspor obat-obatan yang sudah memiliki standar global. Produsen jamu perlu meyakinkan konsumen melalui uji khasiat, uji toksisitas serta kemampuan pabrik mengolah limbah yang ramah lingkungan. “Kalau orang sudah terkesan pabriknya ramah lingkungan, pasti tidak akan masalah dengan produknya,” katanya.



Adanya program Apoteker Praktek Bersama sebagai pioner dalam menyatukan visi dan misi Apoteker di Indonesia sehingga terbentuk jaringan atau network sesama Apoteker bisa dijadikan solusi jitu yang nyata seperti apa yang diusulkan oleh Sampurno.